Dinas PUPR Tubaba Gelar Rapat Kelompok Kerja Forum Penataan Ruang Bahas Rencana Pengembangan Kawasan Industri di Lambu Kibang
MEDIAANDALAS.NET, TUBABA — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) menggelar Rapat Kelompok Kerja Forum Penataan Ruang yang berlangsung di Aula Kantor DPUPR. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari PT Harmoni Sukses Nusantara, sejumlah instansi teknis terkait, serta tokoh masyarakat setempat.
Rapat ini difokuskan pada pembahasan rencana pengembangan kawasan industri di Kecamatan Lambu Kibang, yang diproyeksikan mampu memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, serta potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kabid Tata Ruang DPUPR Tubaba, Rihmi, ST, MT yang mewakili Kepala Dinas Ir. Iwan Mursalin, MT, menyampaikan bahwa Forum Penataan Ruang ini diselenggarakan sebagai upaya dalam menentukan kesesuaian kegiatan dan lokasi perusahaan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berlaku. “Kami memastikan bahwa rencana pengembangan ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan,” ujarnya. Kamis (17/7/2025).
Forum ini juga menjadi wadah koordinasi dan partisipasi aktif berbagai pihak dalam memberikan masukan terkait aspek legalitas, lingkungan, sosial, dan teknis pembangunan kawasan industri.
Komitmen dan Harapan dari Berbagai Pihak
Perwakilan dari Tiyuh Kibang Budi Jaya, Rodi Riansyah, menyatakan dukungannya terhadap rencana investasi tersebut. Ia menyampaikan bahwa wilayahnya memiliki potensi sumber daya alam seperti kayu karet dan albasia. “Kami berharap masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan. Kehadiran perusahaan ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi masyarakat,” kata Rodi.
Fitria Meriz, S.P, perwakilan ATR/BPN Tubaba menegaskan pentingnya kejelasan status legalitas lahan. “Kami mendukung pembangunan selama seluruh persyaratan pertanahan telah dipenuhi secara sah dan sesuai regulasi,” ujarnya.
Tokoh masyarakat, Nizam, mengapresiasi rencana ini dan menekankan pentingnya penyerapan tenaga kerja lokal. “Kami harap minimal 50 persen pekerja berasal dari warga sekitar,” tuturnya.
Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Syamsudin, SE, MM, menyoroti pentingnya kepastian investasi serta penyelesaian potensi sengketa lahan sejak dini agar tidak menghambat operasional di kemudian hari.
Bagian Hukum Pemkab Tubaba, Noviriadi, SH, MH, mengingatkan bahwa seluruh proses pembangunan harus melibatkan partisipasi masyarakat dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. “Perizinan harus dilaksanakan secara akuntabel dan transparan oleh dinas-dinas terkait,” tegasnya.
Dari sisi transportasi, Lukman Hakim, A.Md, LLAJ, SE dari Dinas Perhubungan menyampaikan bahwa setiap pembangunan industri wajib dilengkapi dengan kajian Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) demi menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna jalan di sekitar lokasi.
Ir. Ali Zainal, ST, MT dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menambahkan bahwa pembangunan kawasan industri harus memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, lingkungan, dan kondisi sosial masyarakat. “Perusahaan wajib mematuhi ketentuan KDB, KLB, dan KDH,” katanya.
Sementara itu, Erwin, SH, MH dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyatakan dukungannya terhadap investasi tersebut sebagai upaya mengurangi angka pengangguran. Ia menegaskan agar perusahaan menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), mematuhi upah minimum kabupaten (UMK), serta menjamin hak-hak tenaga kerja seperti BPJS dan perlindungan lainnya.
Camat Lambu Kibang yang diwakili oleh Kasi Pemerintahan, Edi Purnomo, SE, menyampaikan bahwa pihak kecamatan menyambut baik kehadiran PT Harmoni Sukses Nusantara dan siap mendukung pengembangan kawasan industri di wilayahnya.
Komitmen dari Pihak Investor
Mewakili pihak perusahaan, Nurhazni Darmawati, SH, M.Kn menyampaikan komitmen PT Harmoni Sukses Nusantara untuk mematuhi seluruh ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku. “Kami mengucapkan terima kasih atas semua masukan dari masyarakat dan instansi. Kami berharap dapat bersinergi dalam membangun kawasan industri yang berdampak positif bagi semua pihak,” ujarnya.
Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Tubaba menegaskan komitmennya untuk mengawal proses pembangunan kawasan industri secara terintegrasi, transparan, dan partisipatif, guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (ADV)
