M. Dany Jaelani, S.Sos Kerja keras dan kerja nyata ? Peran politisi mencerdaskan masyarakat lebih diperlukan daripada sekedar viral dan kebanyakan bicara ..!_
#Salam Optimis
MEDIAANDALAS.NET – KOTA CIREBON, Membangun tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu tugas penting bagi setiap pemerintahan mulai dari tingkatan terkecil hingga negara.
Tata kelola pemerintahan yang baik idealnya mampu berkontribusi pada transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efisiensi, dan pengambilan keputusan yang bijak.
Kepemimpinan dan integritas merupakan peran penting etika pemerintah dalam menerapkan kode etik yang ketat bagi pejabat pemerintah dan menjatuhkan sanksi tegas terhadap pelanggaran etika.
Pemilihan dan promosi berdasarkan meritokrasi, memastikan bahwa pejabat pemerintah dipilih dan dipromosikan berdasarkan kompetensi dan prestasi mereka.
Selektif menjalin mitra kerja dengan para pelaku usaha sesuai dengan bidang keahliannya, menggali potensi kearifan lokal dan pembangun infratruktur yang terencana dan berkaulitas.
M. Dany Jaelani mengutarakan bahwa, Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) adalah konsep yang mengacu pada pengelolaan anggaran dan potensi yang efisien, transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
“Tata kelola Pemerintahan yang baik tentunya termasuk juga memposisikan pontesi masyarakat dalam partipasi dalam pembangunan daerah. Managerial dan kopetensi mengisi leading sector kepala UPTD. Termasuk pembentukan aparatur yang berkarakter amanah sesuai sumpah jabatan.” Ujarnya kepada mediaandalas.com saat dimintai pandangan tentang kondisi Pemerintahan Kota Cirebon. Rabu (11/06/25).
Lebih lanjut Kang Dany sapaan akrab nya mengurai penerapan good governance bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada kepentingan publik, serta memastikan hak-hak asasi manusia terlindungi.
Bahwa prinsip-prinsip good governance bisa di mulai dari partisipasi masyarakat, dimana masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan.
Dani juga menyinggung tentang penegakan Supremasi Hukum, bahwa hukum itu sendiri berlaku secara adil dan sama bagi semua pihak, tanpa diskriminasi.
Transparansi informasi terkait kebijakan dan kegiatan pemerintah terbuka untuk umum pun termasuk sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah, bertanggung jawab atas kinerja dan penggunaan anggaran publik.
Selain itu Kang Dany menyoal efektivitas dan efisiensi, bahwa Pemerintah Kota Cirebon harus mampu mencapai tujuan pembangunan dengan efektif dan efisien, serta menggunakan sumber daya secara optimal.
Pun semua itu bertujuan demi keadilan. Perlakuan yang adil dan merata bagi semua warga negara, tanpa membedakan status sosial, agama, atau etnis.
Pemerintah Kota Cirebon seyogyanya dalam menjalankan roda pemerintahan yang berorientasi pada konsensus, mencari kesepakatan dan mufakat dalam pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pihak.
Harapannya, agar tujuan penerapan good governance dalam meningkatkan kinerja pemerintahan Kota Cirebon dan pelayanan publiknya berkontribusi juga secara sistematis mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Selain itu, Kang Dany memberikan masukkan agar memperkuat kelembagaan dalam tata kelola Pemerintahan Kota Cirebon guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kota Cirebon dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Kang Dany Jaelani berharap, manfaat penerapan good governance mampu meningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi, peningkatan stabilitas sosial dan politik, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam ulasannya Kang Dany Jaelani menjabarkan bahwa penerapan good governance dalam penggunaan sistem e-government dirasa penting guna meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan publik.
Pemberian informasi yang jelas dan terstruktur mengenai anggaran pemerintah. Melakukan konsultasi publik dalam penyusunan kebijakan. Penerapan standar pelayanan publik yang jelas dan terukur. Pelaksanaan audit eksternal secara berkala.
Penerapan good governance diharapkan mampu membangun dan memberi solusi terhadap keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur.
Aspek tersebut bisa dilihat dari kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik. Bahwa Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang masih marak.
Penerapan good governance merupakan proses yang berkelanjutan dan membutuhkan komitmen dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat.
Dengan adanya komitmen yang kuat, diharapkan tata kelola pemerintahan yang baik dapat mewujudkan negara yang lebih maju, adil, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat. [Eka]
